by

Gugatan Praperadilan Ditolak, Kuasa Hukum Pemuda Pancasila Kota Bekasi Bakal Lapor ke KY

RUANGINDONESIA.COM – Hasil Putusan sidang praperadilan yang berlangsung Rabu (24/6) disambut kecewa tim kuasa hukum MPC Pemuda Pancasila Kota Bekasi selaku pemohon. Hakim Tunggal Asiadi Sembiring. pada sidang dengan pihak Pemohon dari MPC Pemuda Pancasila Kota Bekasi dan pihak Termohon dari Polrestro Bekasi Kota akhirnya memutuskan menolak semua gugatan dari pihak Pemohon.

Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kota Bekasi menempuh jalur praperadilan ini untuk menggugat Polrestro Bekasi Kota terkait proses penetapan tersangka terhadap anggota Pemuda Pancasila pascabentrok dua organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila dengan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di wilayah Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kamis (21/5) lalu. Tim kuasa hukum Pemuda Pancasila Kota Bekasi menemukan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan kepolisian terkait prosedur penetapan tersangka kepada enam anggota Pemuda Pancasila yang saat ini ditahan.

Usai sidang putusan, Ketua BPPH Pemuda Pancasila Kota Bekasi Henry Badiri Siahaan mengaku kecewa dengan hasil putusan yang disampaikan Hakim. “Semua bukti-bukti yang kita sampaikan ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal,” tegasnya.

“Dimulai sejak kader Pemuda Pancasila ditangkap, kami menilai pihak kepolisian sama sekali tidak mengikuti prosedur bagaimana tata cara penangkapan terhadap seseorang. Nah, ini semua diabaikan oleh Hakim,” papar Henry.

Terkait hasil putusan sidang praperadilan ini, Henry menyebut pihaknya akan melaporkan Hakim Asiadi Sembiring ke Komisi Yudisial (KY). “Setelah kami menerima salinan putusan, kami akan langsung melaporkan Hakim Saidi ke Komisi Yudisial,” ujarnya.

Sementara itu, Herwanto N yang juga kuasa hukum Pemuda Pancasila Kota Bekasi menyebut semua proses sidang praperadilan ini sebagai peradilan sesat. “Kenapa saya sebut peradilan sesat? Praperadilan itu hanya menguji syarat formil pihak kepolisian mendapatkan alat bukti, bukan menguji alat buktinya,” ulasnya.

“Kalau pihak kepolisian memiliki dua alat bukti atau lebih, kami tidak membantah itu karena peristiwanya memang ada. Tapi apakah mereka mendapatkan dua alat bukti itu sudah memenuhi syarat formilnya? Ini yang kami permasalahkan. Apakah pada saat kader kami ditangkap ditunjukkan surat tugas, diberikan surat penangkapan atau tidak,” tegas Herwanto.

Herwanto menyatakan sepakat ketika Hakim menyatakan pihak Termohon memiliki alat bukti tentang surat tugas dan surat penangkapan. “Tetapi apakah pada saat melakukan tindakan penangkapan, suratnya itu diperlihatkan, atau diberikan surat penangkapannya,” ujarnya dengan nada bertanya.

Sedangkan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Bekasi Ariyes Budiman kembali mempertanyakan cara penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian. “Seperti apa proseduralnya, SOP-nya? Jelas-jelas orang diambil di rumahnya masing-masing, pihak kepolisian tidak menunjukkan surat tugas, dan tidak menunjukkan surat penangkapan, sama saja tindakan seenaknya saja,” ungkapnya.

Ariyes lalu sepakat dengan langkah selanjutnya untuk melaporkan Hakim Tunggal yang memimpin sidang praperadilan ini ke Komisi Yudisial. “Kita juga akan jalan ke Kompolnas secepatnya, kami akan langsung menempuh langkah selanjutnya,” pungkasnya. (Moel/ri)

Comment

News Feed