by

PTSL 2019 di Kota Bekasi Sasar 11 Kelurahan

RUANGINDONESIA.COM – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi menyampaikan kabar baik kepada masyarakat yang ingin mengurus pembuatan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk tahun 2019 ini, pelayanan bidang agraria ini menyasar 11 wilayah kelurahan.

Program PTSL ini merupakan program yang diluncurkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN yang melayani masyarakat terkait proses penerbitan sertifikat tanah. Pada tahun 2018, program PTSL di Kota Bekasi telah menerbitkan sebanyak 40.000 sertifikat tanah milik masyarakat.

Saat diajak berbincang, Kamis (14/2), Kepala Kantor BPN Kota Bekasi Mihammad Irdan menjelaskan, untuk program PTSL tahun 2019 di Kota Bekasi, pihaknya menargetkan sebanyak 25.000 sertifikat tanah. “Program PTSL ini tetap menjadi program peioritas nasional yang terus berlanjut untuk tahun ini, termasuk di wilayah Kota Bekasi,” ujarnya.

“Untuk nasional, program PTSL menargetkan pembuatan sertifikat sebanyak 9 juta sertifikat untuk seluruh wilayah di Indonesia. Sedangkan untuk Kota Bekasi, kami menargetkan sebanyak 25.000 sertifikat tanah,” papar Irdan menambahkan.

Terkait wilayah yang menjadi sasaran program PTSL tahun 2019, Irdan menyebut sebanyak 11 wilayah kelurahan yang akan menerima manfaat program PTSL di Kota Bekasi. “Tersebar di tiga wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Utara dan Pondokgede,” ulas dia.

Adapun 11 wilayah kelurahan tersebut, yakni untuk Kecamatan Bekasi Barat adalah Kelurahan Bintara, Bintara Jaya, Kranji, Jakasampurna, dan Kota Baru. Sementara untuk wilayah Kecamatan Bekasi Utara adalah Kelurahan Telukpucung, Perwira, Kaliabang Tengah, Harapan Baru dan Margamulya. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Pondokgede adalah Kelurahan Jariwaringin.

Sama seperti tahun sebelumnya, Irdan menyatakan tidak ada perubahan terkait persyaratan yang harus dilengkapi masyarakat penerima manfaat program PTSL. “Yang jelas harus melampirkan tanda bukti perolehan tanah yang dipegang masyarakat, atau bukti sporadik dari kelurahan setempat, dan pastinya harus penduduk Kota Bekasi,” tegasnya.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Irdan mengatakan pihaknya akan menggandeng aparatur penegak hukum dari kejaksaan dan kepolisian dalam rangka pelaksanaan program PTSL. “Kami tetap butuh pendampingan dari pihak penegak hukum agar pelaksanaan program ini tetap berjalan sesuai prosedur dan aturan yang sudah ditentukan,” ucapnya.

Irdan lalu menyampaikan harapannya agar program PTSL dapat dinikmati seluruh golongan masyarakat Kota Bekasi. “Sejauh ini masyarakat begitu antusias menerima program ini, dan ini sesuai harapan kita bersama agar program pelayanan bidang agraria ini berjalan sukses demi menjawab impian masyarakat untuk memiliki sertifikat tanah yang menjadi legalitas kepemilikan tanah yang sah dan diakui negara,” pungkasnya. (Moel/ri)

Comment

News Feed