by

WP Terkena Bencana Alam di Selat Sunda Diberi Kebijakan dari DJP

-News-56 views

RUANGINDONESIA.COM – Untuk membantu meringankan beban sosial ekonomi terkait kejadian bencana alam tsunami Selat Sunda di wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lampung Selatan, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak memberikan pengecualian pengenaan sanksi perpajakan serta perpanjangan batas waktu pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di wilayah terdampak
sebagaimana tersebut di atas.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-370/PJ/2018 yang mulai berlaku sejak 31 Desember 2018.

Melalui Keputusan ini, Dirjen Pajak menetapkan keadaan kahar sehingga
kepada Wajib Pajak yang berada atau memiliki usaha di wilayah terdampak diberikan pengecualian dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa atau SPT Tahunan,
dan pembayaran pajak atau utang pajak yang jatuh tempo pada 22 Desember 2018 sampai dengan 28 Februari 2019. Pelaporan dan pembayaran dilaksanakan paling lambat 30 April 2019.

Di samping itu, pengajuan permohonan upaya hukum termasuk keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, atau pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang kedua, yang batas waktu pengajuan permohonan dimaksud
berakhir pada 22 Desember 2018 hingga 28 Februari 2019 diberikan perpanjangan batas waktu sampai dengan 31 Maret 2019.
Pimpinan dan karyawan Dirjen Pajak turut berduka dan menyampaikan simpati kepada seluruh masyarakat yang terkena bencana tsunami ini, dan mendoakan agar kondisi segera stabil dan proses rekonstruksi dan rehabilitasi dapat berjalan dengan baik.

LOGO BARU

Selain itu, untuk semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
Dirjen Pajak melalui penguatan identitas organisasi, Menteri Keuangan melalui
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 865/KMK.03/2018 tanggal 21 Desember 2018 telah menetapkan logo Dirjen Pajak yang baru.

Melalui logo yang baru ini diharapkan DJP akan dipandang sebagai institusi yang profesional, modern, dan bersahabat.

Logo baru ini memiliki bentuk luar yang melengkung melambangkan institusi yang melayani, dan bentuk dalam yang persegi melambangkan otoritas yang tegas. Gradasi warna biru menunjukkan profesionalisme dan akuntabilitas, sedangkan warna kuning merefleksikan keramahan dan nilai-
nilai perbuatan baik. Dua unsur warna melambangkan sinergi antara masyarakat dan DJP yang bekerja sama untuk menghimpun penerimaan negara bagi pembangunan Indonesia yang lebih
baik.

Perlu diketahui bahwa logo baru ini dimanfaatkan sebagai branding bagi kegiatan kehumasan, tetapi tidak menggantikan logo resmi Kementerian Keuangan yang tetap digunakan pada dokumen dinas dan persuratan DJP.

Pemerintah serius melaksanakan program Reformasi Perpajakan untuk mencapai penerimaan pajak yang lebih optimal dan berkelanjutan. (ras/ri)

Comment

News Feed