by

Lagi, Kota Bekasi Sabet Predikat Kota Peduli HAM

RUANGINDONESIA.COM – Puncak Perayaan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) ke 70 yang digelar di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham), di Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/12), dan dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, yang didampingi oleh Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, Yasonna Laoly beserta jajaran dari Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam acara, hadir segenap kepala daerah dari seluruh Indoenesia, salah satunya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang kembali meraih penghargaan untuk predikat Kota Peduli HAM tahun 2017. Penghargaan ini langsung diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Pemerintah Kota Bekasi untuk kedua kalinya menyandang kembali penghargaan ini. Sebelumnya predikat tersebut juga telah diraih oleh Pemerintah Kota Bekasi pada peringatan Hari HAM Se-Dunia ke-69.

Penilaian kota/kabupaten peduli HAM  berdasarkan Permenkumhan No 34 Tahun 2016 dengan Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM. Di antaranya, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak serta hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Wali Kota Bekasi menyampaikan, Kota Bekasi dianggap telah mampu memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya adalah hak atas kesehatan, perumahan layak serta hak atas lingkungan berkelanjutan.

“Tentunya kita ucapkan rasa syukur, karena ini merupakan kedua kalinya Kota Bekasi bisa kembali mendapatkan penghargaan tersebut. Dan penghargaan itu akan dijadikan motivasi supaya pemerintah Kota Bekasi lebih melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM di Kota Bekasi,” jelas Wali Kota Bekasi setelah menerima penghargaan tersebut.

Menurut Wali Kota, ada tiga predikat untuk kota di Indonesia, yakni sangat peduli, peduli dan kurang peduli. Kota Bekasi masuk kategori peduli. Penghargaan itu lantaran dinilai berhasil membangun kesadaran masyarakat akan produk-produk hukum.

“Penilaian kriteria Kota Peduli HAM ini diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil. Dan pemerintah harus bisa melindungi dan memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan hak-hak masyarakatnya,” ujar Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Bekasi, Wahyudin, yang juga hadir pada acara tersebut mengatakan penilaian dilakukan oleh tim dari Kemenkum HAM RI yang langsung mendatangi kota/kabupaten terkait. Panitia meminta beberapa kriteria seperti produk hukum dan kesiapan infrastruktur.

“Ada beberapa kali penilaian dan panitia lebih banyak meminta soal data produk hukum dukungan kriteria pemenuhan HAM,” tutupnya. (Moel/ri)

Comment

News Feed