by

BPN Kota Bekasi Tancap Gas Kejar Target Program PTSL

-News-152 views

Ruangindonesia.com – Jelang penutupan tahun 2018, piihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi tancap gas bekerja demi mengejar target penyelesaian berkas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diajukan masyarakat. Saat ini 70 persen berkas sudah rampung dikerjakan menjadi sertifikat tanah dan siap diserahlan ke masyarakat pemohon.

Penyerahan sertifikat tanah ini akan diberikan secara serempak, sambil menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang rencananya akan berkunjung ke Kota Bekasi sekaligus menyerahkan sertifikat tanah hasil program PTSL secara serempak. Hal ini diakui Kepala BPN Kota Bekasi Muhanmad Irdan saat diajak berboncang, Kamis (8/11) sore.

“Sekarang ini sudah 70 persen rampung dari target, kan masih ada waktu sampai akhir Desember tahun ini. Makanya kita terus berkerja keras dan tancap gas untuk mengejar target. Rencananya akhir tahun ini seluruh sertifikat akan kita serahkan ke masyarakat secara serempak, karena kami masih menunggu kedatangan Pak Presiden Jokowi yang nanti akan menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis,” papar Muhammad Irdan.

Irdan menambahkan pihaknya membenarkan adanya biaya yang diterapkan untuk mengurus PTSL ini yakni sebesar Rp 150 ribu untuk setiap berkas. “Dana ini untuk persiapan proses berkas, sesuai Perwal yang sudah ditentukan. Jika kemudian ada pungutan di masyarakat yang nilainya mencapai Rp 1 juta hingga Rp 2 juta, ini diluar kewenangan kita,” ungkapnya.

“Kami hanya bisa bertindak jika petugas dari BPN yang melakukan pungutan itu. Tapi jika yang memungut adalah oknum pengurus RT atau RW, silahkan masyarakat melakukan musyawarah dengan pihak kelurahan setempat jika memang keberatan, atau kalau perlu lapor saja ke polisi,” tegas Irdan.

Namun Irdan mengakui keterlibatan pengurus RT dan RW sangat diperlukan untuk mensukseskan program PTSL ini. “Karena keterbatasan SDM yang kita miliki disini, makanya pihak pengurus RT dan RW ikut terlibat. Mereka juga yang bekerja siang dan malam untuk memproses berkas yang diajukan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Irdan menyebutkan program PTSL ini berlaku secara merata untuk semua status lahan, termasuk Tanah Negara (TN). “Tanah Negara juga bisa kita proses, tapi harus melalui rekom kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota Bekasi,” katanya.

Irdan menambahkan Tanah Negara yang biasanya bisa diproses ini jika sudah lebih dari 20 tahun digarap oleh masyarakat. “Tapi ada juga Tanah Negara yang tidak bisa kami proses, misalnya termasuk dalam Garis Sempandan Sungai atau Daerah Aliran Sungai, ini tidak mungkin kami proses karena harus dikembalikan ke negara,” jelasnya. (moel/ri)

Comment

News Feed