by

Warga Tak Perlu Khawatir, Ini Penjelasan Fraksi Golkar Soal Kebijakan KS Terbaru. 

RUANGINDONESIA.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bekasi menjelaskan Adanya kebijakan baru dalam pengguna Kartu Sehat (KS) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang mana pada kebijakan terbaru adalah pasian KS NIK
tidak dapat langsung berobat ke rumah sakit namun harus mendapat rujukan terlebih dahulu dari Puskesmas setempat.

Hal ini berbeda dengan sebelumnya, pengguna KS NIK dapat bebas menentukan rumah sakit yang dituju tanpa adanya rujukan dari Puskesmas di kecamatan tempat tinggalnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bekasi, Rahmawati menuturkan warga Kota Bekasi tidak perlu khawatir dengan perubahan kebijakan tersebut.

“Intinya kan selama ini pasien batuk pilek dan gatal gatal pun maunya langsung berobat ke dari spesialis di rumah sakit. Sehingga pasien di RS menjadi membludak dan antri,” Kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi itu.

Menurutnya, pelayanan dipuskesmas pun sangat memadai dan dokter yang ditempatkan memiliki kapasitas.

“Sementara penyakit ringan seperti itu bisa dilayani oleh dokter dipuskesmas tidak perlu di rumah sakit. Dokter umum masih bisa mengobati penyakit ringan seperti itu,” ujarnya.

Dirinya juga menghimbau Agar pelayanan di puskesmas lebih baik dan lebih ramah. Sehingga masyarakat nyaman berobat di puskesmas.

“Tidak perlu di khawatirkan. kan dokter lebih tau yang terbaik untuk pasiennya. Dokter juga kan sudah di sumpah jabatan, pasti akan sungguh sungguh mengobati pasiennya hingga sembuh.
Jika puskesmas sudah tidak sanggup pasti dokter akan merujuk ke RS. kebijakan ini juga untuk menghidupkan kembali peran pemkot dalam bidang kesehatan ya melalui pelayanan dasar di puskesmas,” tandasnya

Ketua Fraksi Partai Golkar Kota Bekasi, Solecha menuturkan perubahan ini dilakukan untuk efisiensi anggaran keuangan daerah, yang kondisi saat ini belum stabil karena target pendapatan asli daerah (PAD) masih digenjot hingga akhir t‎ahun ini.

“Sekarang ini ada kebijakan baru, pengguna Kartu Sehat harus mendapat rujukan dari Puskesmas dulu sebelum masuk ke rumah sakit,” ujarnya.

Dengan begitu, kata dia, penggunaan KS NIK ini melibatkan seluruh Puskesmas. Jika pasien bisa ditangani Puskesmas, tak perlu dirujuk. Bila harus dirujuk, Puskesmas akan merujuk ke RSUD Kota Beksi, yang sudah menjadi Tipe D.

Berdasarkan, Peraturan Menteri Kesehatan rumah sakit Tipe D memiliki sedikitnya 100 tenaga medis mulai‎ apoteker, bidan, perawat hingga dokter spesialis yakni spesialis anak, penyakit dalam, bedah serta ginekologi.

Barulah, apabila RSUD Kota Bekasi tidak dapat ‎menangani pasien pengguna KS NIK, akan dirujuk ke rumah sakit swasta di Kota Bekasi dan beberapa rumah sakit di Jakarta yang telah bekerja sama dengan Pemkot Bekasi.

“Kalau dari Puskesmas dan RSUD Kota Bekasi belum memadai, baru dirujuk ke rumah sakit swasta,” ucapnya.

Kebijakan baru penggunaan KS NIK, kata dia, berdasarkan hasil evaluasi hasil evaluasi penggunaan KS NIK selama satu tahun belakangan ini dan ditemukan penggunaan kartu tersebut tidak efisien.

Misalkan, pengguna KS NIK datang ke dokter spesialis di rumah sakit swasta hanya karena menderita penyakit pilek, batuk, pusing, diare ringan, yang semestinya dapat ditangani di tingkat Puskesmas‎ atau RSUD Kota Bekasi. “Kasus seperti itu, cukup ditangani di Puskesmas atau RSUD saja,” tuturnya.

“Sistemnya ini, yang dievaluasi, supaya penanganan kegawatdaruratan tetap jalan dan masyarkat yang sakit-sakit ringan juga tetap ditangani,” sambungnya. (gib/ri)

Comment

News Feed