by

Rencana Wajib Belajar 12 Tahun Walikota Bekasi Dapat Lampu Hijau Dari Disdik Provinsi Jawa Barat

RUANGINDONESIA.COM – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi mengaku telah mendengar keinginan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, Rahmat Effendi dan Tri Adianto agar pengelolaan sekolah SMA dan SMK Negeri dikembalikan kepada Pemerintah Kota Bekasi.

Menanggapi hal tersebut, kata Ahmad Hadadi, untuk merealisasikn hal tersebut bukan suatu hal yang sulit. Pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

“Ya selama (Pemkot Bekasi) mampu memenuhi anggarannya, ya oke-oke saja. Sekarangkan kebutuhan Operasional (Sekolah per siswa) itu diangka Rp 5 jutaan. Sedangkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya Rp 1,4 juta, berarti (Pemkot) harus mampu menambah Rp 3,6 juta”, kata Ahmad Hadadi saat menghadiri pelantikan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (KMMS) SMA Kota Bekasi belum lama ini.

“Yang penting buat kami, gratis itu, kebutuhan untuk biaya operasional sekolah terpenuhi. Saat ini sudah ada komunikasi (dengan Pemkot Bekasi) tetapi belum real”, lanjut dia.

Lanjut dia, untuk merealisasikan hal tersebut, pihaknya masih harus melakukan survey di sekolah-sekolah, karena biaya operasional disetiap sekolah di Kabupaten dan Kota berbeda-beda. “Kalau kami rasional saja (terkait wacana ini). Nanti akan kami berikan arahan, bagaimana agar ketika sudah direalisasikan sekolah tetap berjalan sebagaimana mestinya”, ungkapnya.

“Jangan sampai ada hambatan. Misalnya kaya guru non PNS mesti bayar, bayar listrik, bayar air, laboratorium, operasional sekolah, latihan-latihan guru, kan itu semua sangat penting”, tambah dia.

Disamping itu, banyaknya sekolah SMA dan SMK yang belum memiliki gedung sekolah menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan untuk merealisasikan wacana tersebut. Sehingga hal tersebut juga harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

“Itu yang jadi prioritas. Kami sedang mempersiapkan itu semua, dan itu tidak muda. Kami harus beli lahan dulu, setelah lahan baru pembangunan gedung sekolah baru. Kenapa tidak muda? Karena banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam membangun sekolah, dari segi tata ruang, letaknya, hingga harga lahan tersebut (yang harus sesuai)”, papar dia.

Oleh sebab itu, wacana Pemkot Bekasi yang ingin menggratiskan sekolah SMA dan SMK Negeri yang ada sah-sah saja. Asal Pemerintah Kota Bekasi mampu menutupi biaya operasional sekolah serta mencegah timbulnya persoalan-persolan ditengah proses belajar mengajar di sekolah.

“Semua inikan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada sekolah. Sehingga butuh pelayanan pendidikan yang cukup tinggi. Jadi kita akan terus mengupayakan bagaimana agar pelayanan (Pendidikan) ini dapat berjalan dengan baik”, tutup Hadadi. (bon/ri)

Comment

News Feed