by

Dedi Mulyadi Yakin Pepen dan Tri Adhianto Menangkan Jokowi – Makruf Di Kota Bekasi

-Politik-37 views

RUANGINDONESIA.COM – Ketua Tim Pemenangan Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, yang dinilai mampu menciptakan sinergitas yang baik dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu saat berkunjung ke kantor Wali Kota Bekasi, Senin (24/9). Menurutnya, hal-hal positif terkait etos kerja yang tengah dibutuhkan dari seorang kepala daerah pendukung pasangan nomor urut 1 Jokowi-Ma’ruf.

“Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi memiliki visi kerja yang kuat, sehingga ke depannya terjadi sinergi pemerintahan ke depan yang lebih kuat,” kata Dedi kepada awak media.

Beberapa poin yang dibicarakan secara personal dalam pertemuan tersebut, diantaranya membahas langkah-langkah strategi pembangunan. Hal ini mengingat Kota Bekasi yang secara geografis berbatasan langsung dengan ibukota DKI Jakarta.

“Bagaimana Kota Bekasi yang berbatasan dengan Jakarta, mampu meningkatkan keterpilihan Jokowi-Ma’ruf Amin, melalui langkah-langkah strategi pembangunan. Yang paling utama adalah meningkatkan pelayanan publik yang kuat,” ujarnya.

Terkait pelayanan publik, Dedi menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi cukup berhasil dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik yang sudah semakin baik. Hal ini bisa terlihat dari pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi yang kian berkembang maju. Terlebih pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus serius pemerintah pusat dalam setiap programnya.

“Bahwa dukungan yang disampaikan itu berdasarkan kesamaan visi pembangunan dan kerja-kerja yang dilakukan. Misalnya, soal infastruktur di Kota Bekasi, ini luar biasa, sangat baik, tinggal butuh ekspose tinggi. Nah, kalau jurkamnya orang baik dan melayani, tentu suara akan mudah diraih,” akunya.

Selain itu, Dedi juga menerima aspirasi dari Wali Kota Bekasi terkait pengelolaan pendidikan, dimana berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, jenjang SMA/SMK sederajat dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Padahal kemampuan fiskal Kota Bekasi dianggap sangat mampu untuk memberikan pelayanan prima terhadap sektor pendidikan sampai tingkat SMA/SMK sederajat.

“Bahwa kemampuan fiskal Kota Bekasi sangat baik, honorarium guru saja Rp 5juta. Nah, bagaimana kalau diatur, misalnya ada Perpres yang mengatur tentang daerah yang memiliki kewenangan fiskal yang memadai, bisa diserahkan wewenang pengelolaan SMA/SMK kepada Pemkot. Sehingga mereka bisa mengoptimalkan anggaran untuk kepentingan pendidikan,” pungkasnya. (gib/ri)

Comment

News Feed