by

Ombudsman: Tindakan Korektif Maladministrasi Tetap Berjalan Meski Pj Wali Kota Bekasi Diganti

RUANGINDONESIA.COM – Pulangnya Pj Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusumah dan akan digantikan oleh penjabat Wali Kota yang baru tidak menghentikan kewajiban Pj Wali Kota yang baru untuk menjalankan tindakan korektif terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat penghentian pelayanan publik di sejumlah kantor kelurahan dan kecamatan di Kota Bekasi, 27 Juli 2018 lalu.

“Bahwa, pergantian Pj Wali Kota tidak menghentikan kewajiban Pj Wali Kota berikutnya untuk menjalankan tindakan korektif terhadap para ASN yang menghentikan pelayanan publik pada 27 Juli 2018 lalu. Dan di rencana yang sudah disampaikan Pj Wali Kota sebagai bagian dari upaya tindakan korektif, Pj Wali Kota sudah meminta Kemenpan RB, BAKN, dan Pemprov Jabar untuk menjadi anggota majelis etik di tindakan maladminitrasi tersebut,” jelas Teguh, Ketua Ombudsman Jakarta Raya saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Kamis (30/08/2018).

Ombudsman kembali menegaskan, bahwa LAHP yang diterbitkan terkait maladministrasi di Kota Bekasi melekat pada jabatan, sehingga siapa pun yang menjabat sebagai Pj Wali Kota atau pun Wali Kota berkewajiban melaksanakan tindakan korektif.

“Rekomendasi ini melekat pada jabatan, Wali Kota terpilih juga wajib menjalankan tindakan korektif tersebut,” tambahnya.

Pihaknya kembali mengingatkan, bahwa jika pejabat yang dimaksud dalam LAHP tidak menjalankan tindakan korektif, maka status LAHP akan menjadi rekomendasi.

“Akan menjadi rekomendasi statusnya jika pejabat terkait tidak menjalankan tindakan korektif.  Upaya penuntasan tindakan maladminitrasi ini menjadi indikasi kuat agar ASN Indonesia bisa bersikap profesional, nonpartisan dan hanya mematuhi konstitusi dan undang-undang bukan pada kesetiaan individu semata,” tegas Teguh.

Diketahui, Pihak Humas Pemkot Bekasi membenarkan jika besok, Jumat (31/08/2018) akan dilaksanakan pelantikan Pj Wali Kota Bekasi yang akan dilaksanakan di Gedung Sate Bandung.

Pj Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusumah sendiri ditarik pulang oleh Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) Mochamad Iriawan karena ia sebagai Kepala Kesbangpol dibutuhkan untuk mencari informasi mengenai kehidupan masyarakat.

“Saya butuh dia di posisi Kesbangpol, karena ternyata buat saya posisi itu sangat penting sekali,” ujar Iriawan di Gedung Pakuan, Jalan Cicendo, Kota Bandung, Kamis (28/08/2018).

(cae)

Comment

News Feed